Friday, 15 June 2012 00:02
Hasyim menuding intoleransi agama di beberapa negara Eropa lebih buruk daripada di Indonesia. "Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss, yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid. Juga lebih baik dari Prancis yang masih mempersoalkan jilbab. Indonesia pun lebih baik dari Denmark, Swedia, dan Norwegia, yang tidak menghormati agama, karena di sana ada Undang-Undang Perkawinan Sejenis," Hasyim menambahkan.
Sekretaris Jenderal International Conference for Islamic Scholars (ICIS) itu juga memberi catatan pada beberapa kasus aktual yang kerap dijadikan indikasi intoleransi: Ahmadiyah, GKI Yasmin Bogor, penolakan diskusi Irshad Manji, dan konser Lady Gaga. Tentang Irshad Manji dan Lady Gaga, Hasyim menyatakan, "Bangsa mana yang mau tata nilainya dirusak? Kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya untuk kebanggaan intelektualisme kosong."
Banyak komentator di jejaring sosial memberi apresiasi. Ada pula yang menambahkan dua bukti lain keunggulan toleransi agama Indonesia: hari besar enam agama jadi hari libur nasional dan pendidikan enam agama jadi kurikulum sekolah. Di Barat dan Timur Tengah, hari besar agama hanya untuk agama mayoritas.
Sebagian komentar memberi catatan minor. Hasyim dinilai menutup mata atas pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah dan diskusi Irshad Manji. "Saya juga anti-kekerasan," Hasyim merespons. "Saya yang pasang badan mencegah FPI menyerang gereja di Pandaan. Saya nggak hanya bicara di media, juga turun lapangan. Tapi nggak mungkin semua saya tulis dalam rilis singkat itu."
Untuk mendalami pandangan Hasyim tentang potret toleransi agama di Indonesia dalam komparasi internasional, wartawan Gatra Asrori S. Karni mewawancarai Hasyim yang sedang berada di rumahnya, kompleks Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur via telepon, Selasa pagi lalu. Berikut petikannya:
Apa yang mendorong Anda menulis rilis itu?
Rekomendasi Dewan HAM PBB yang membuat saya menulis pernyataan itu. Dengan PBB menyerang Indonesia, berarti masalah sudah dalam. Kalau ndak ada sikap PBB, saya ndak bikin tanggapan, cukup diatasi secara lokal. Kalau PBB sudah campur tangan, apalagi menunjukkan kasus-kasusnya, pasti ada laporan dari sini. Sebagai anak bangsa, saya harus meluruskan.
Apa yang keliru dalam laporan dari lembaga internasional di Indonesia?
Kita menyayangkan lembaga di Indonesia yang bekerja untuk kepentingan internasional, tapi merugikan bangsa sendiri, dengan menyetorkan borok-borok bangsa ke internasional supaya bangsa kita dipukul. Itu tidak nasionalis. Kalau lembaga itu berbuat untuk kebaikan Indonesia di mata internasional, itu yang benar.
Kemendagri perlu me-review, mana lembaga asing yang bermanfaat untuk Indonesia ke dunia internasional dan mana yang hanya menjadi agen kepentingan internasional. Itu bisa ada di banyak sektor. Tidak hanya HAM, bisa ekonomi, politik, agama, dan sebagainya, untuk memperlemah posisi Indonesia di mata internasional.
Khusus potret toleransi agama di Indonesia, apa catatan Anda?
Saya ini di Indonesia bisa disebut sebagai pemadam kebakaran konflik lintas agana. Di mana pun ada konflik lintas agama, saya datang. Sebagai Presiden WCRP, itu kewajiban saya. Saya datang ke Ambon, NTT, Bogor, Solo, Bekasi, Pandaan (Pasuruan), Batu, dan Malang. Alhamdulillah, semua selesai, kecuali kasus GKI Yasmin Bogor. Seluruh kegiatan saya merukunkan konflik agama alhamdulillah berhasil. Sampai kasus HKBP di Sumatera Utara, saya membantu menyelesaikan. Tapi mentok dalam kasus GKI Yasmin.
Mengapa kasus GKI Yasmin tidak selesai?
Saya sudah berkali-kali ke Bogor bertemu berbagai pihak. Saya bilang ke GKI, kalau begini, ada masalah politisnya, selain masalah hukum. Bagaimana kalau saya mediasi? Mereka tidak mau. Saya jadi terkejut setelah ke Polandia, ternyata Indonesia diserang soal kasus GKI Yasmin. Mereka iuran untuk membantu GKI Yasmin. Saya diberitahu Menteri Agama, ada utusan dari Amerika Serikat, keturunan India, mempersoalkan GKI Yasmin.
Saya hanya berpikir, kenapa harus menggunakan kekuatan internasional untuk menekan bangsa sendiri. Ini yang saya nggak suka, gitu lho, Mas. Saya tawarkan diri untuk mediasi, ditolak. Mungkin saya dianggap ecek-ecek. Saya berdiskusi dengan Menag. Kesimpulan saya, GKI Yasmin memang tidak ingin menyelesaikan masalah. Maunya internasionalisasi masalah. Kalau begitu, ya, semakin sulit.
Apa kata kunci kasus-kasus lintas agama yang bisa Anda mediasi penyelesaiannya?
Kata kuncinya, mereka bersengketa masalah agama saja. Setelah masalah agamanya diredakan dengan saling pengertian antartokoh, maka selesai. Tapi, kalau ada masalah tambahan di luar konflik agama, ini yang susah. Sebagian besar kasus yang saya mediasi itu persoalan pendirian gereja atau mau diserbu FPI. Yang menghadang FPI supaya tidak menyerbu gereja juga saya.
Berkembang anggapan, justru Anda pembela FPI?
Salah. Waktu FPI dikejar-kejar mau dibubarkan, saya memberi nasihat, "FPI, sampeyan harus berhenti dari kekerasan, karena kekerasan itu proses bunuh diri untuk Anda sendiri." Alhamdulillah, selama enam bulan reda. Ndak tahu kalau kemudian kambuh. Saya di Malang dan Surabaya berkali-kali menghentikan serangan FPI ke gereja. Saya pernah menyelamatkan gereja di Pandaan, Pasuruan.
Saat itu (April 2006), sekelompok anak FPI mau menyerbu sehabis Jumatan. Saya sehabis Jumatan persis sudah di gereja itu. FPI juga pernah berencana menyerang gereja di Batu, Malang. Saya berada di tengah jalan yang mereka lalui. FPI, kalau tahu saya, ndak jadi nyerang, Mas. Saya itu orang yang berani bicara di tengah-tengah orang garis keras dan marah-marah kepada mereka.
Waktu saya membela habis-habisan Kristen, mereka (pengkritik Hasyim) diam saja. Sekali saya menyentuh Ahmadiyah dan GKI Yasmin, saya dibilang pembela FPI. Kalau saya membela minoritas, nggak teriak-teriak di media saja, Mas, saya juga turun ke lapangan. Saya tidak membela FPI-nya. Saya membela kepentingan negara secara keseluruhan dengan mencegah penggunaan tangan asing untuk memukul kepala bangsa sendiri.
Pada kasus Ahmadiyah, Anda menyebut akarnya pada pandangan Ahmadiyah yang menyimpang, bagaimana dengan penyerang masjid Ahmadiyah?
Harus dipahami, saya paling mengutuk kekerasan terhadap Ahmadiyah. Kesalahan mereka yang menyerbu Ahmadiyah juga sama. Tapi saya harus memberitahu umat bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang. Kalau ajaran menyimpang, cara membetulkannya bukan dengan merusak masjid, melainkan dengan meluruskan paham keagamaan melalui dakwah.
Kekerasan tidak bakal menghentikan Ahmadiyah. Harus diluruskan secara dakwah. Mungkin mereka orang terpinggirkan atau butuh santunan. Itu bisa menjadi pekerjaan baru bagi kepala daerah dan masyarakat. Cuma, saya juga tidak senang kenapa orang asing cuma ngurusin Ahmadiyah, padahal yang menyelewengkan ajaran bukan hanya Ahmadiyah. Menurut saya, karena Ahmadiyah ada unsur internasionalnya.
Solusi Anda agar Ahmadiyah pindah agama apakah mutlak?
Itu salah satu. Kalau dia jadi agama sendiri, pasti reda. Di London itu, kalau saya bertemu dalam dialog interfaith, unsur Islam sendiri, unsur Ahmadiyah sendiri. Dan Ahmadiyahnya mau dipisahkan dari Islam.
Pemerintah juga harus seimbang. Kekerasan dengan dalih apa pun harus dicegah. Tindakan pemerintah mencegah kekerasan memang kurang, Mas. Pemerintah harus tegas. Kalau FPI nggak suka Ahmadiyah, minta ke pemerintah, jangan merusak masjid.
Saya khawatir, selain akibat kesalahan teman-teman garis keras, juga ada penyusupan. Setiap gerakan massa dalam konflik sangat rawan penyusupan dan pembelokan arah. Maka, sebenarnya tidak perlu gerakan massa.
Penyusupnya dari mana?
Ini dugaan saya, dari kelompok ateis, orang yang tidak menyukai semua agama. Dia dengan mudah menjadi Islam, sorenya jadi Kristen, besok paginya jadi Buddha. Dia bisa enak saja, wong dia nggak percaya Tuhan. Dia mendorong konflik lintas agama untuk justifikasi bahwa agama tidak menyelamatkan kemanusiaan. Gerakan ini harus dicegah. Caranya, jangan bikin keributan.
Dari perbandingan internasional, Anda melihat kondisi Indonesia relatif baik?
Ya. Misalnya ada konflik dalam pendirian gereja, kan bisa diselesaikan, minus GKI Yasmin tadi. Kalau nggak ada masalah sama sekali, ya, nggak mungkin. Yang penting, masalahnya bisa diselesaikan. Jangan hanya kesulitan pendirian gereja yang disorot. Masjid di Kupang juga ditolak masyarakat dan DPRD. Di Papua (Manokwari), masjid didemo. Semua harus dilihat secara komprehensif. Saya ingin bangsa ini menyadari kepentingan bangsanya. Jangan parsial mengatasi masalah. Paling bahaya kalau menusuk bangsa sendiri memakai pisau asing.
Anda juga berpengalaman mengunjungi sejumlah negara yang umat Islamnya minoritas.
Ya. Di negara yang Islamnya minoritas, umat Islam juga mendapat perlakuan isolatif. Ada pembatasan-pembatasan. Cuma, intensitasnya berbeda. Ada yang tinggi dan rendah. Pembatasan itu variatif, mulai lunak sampai keras. Paling lunak di Swiss. Menara masjid ndak boleh. Itu undang-undang lho, Mas. Berarti disengaja, bukan accident.
Di Roma boleh mendirikan masjid, tapi jangan lebih tinggi dari Saint Peter's Basilica. Saya sudah lima kali ke Vatikan, jadi paham. Kalau di daerah sekuler murni seperti Denmark, Austria, dan Norwegia, masalahnya tidak hanya pada minoritas. Seluruh agama harus dipisahkan, sehingga tidak boleh undang-undang diganggu dengan alasan agama. Katolik dan Kristen juga dirugikan oleh negara.
Apa pesan khusus Anda pada kaum muslim di negara minoritas Islam?
Selama saya ketemu kaum muslimin di berbagai negara, terutama Eropa dan Amerika, saya selau bilang, "Anda tidak dituntut melakukan sesuatu di luar kemampuan Anda." Kalau keadaan sulit, ya, ibadah saja, belajar yang baik. Tidak usah melibatkan diri pada konflik sosial dan politik dan tidak usah mengganggu sistem negara itu.
Ada negara yang umat Islamnya menderita karena umat Islam sendiri. Misalnya di Filipina, Islam minoritas, tapi mau berontak. Memberontak itu bukan kewajiban agama. Itu dimensi politik. Yang dimensi agama adalah ibadah, pendidikan, dan sosial berdasarkan tauhid. Selebihnya kondisional. Saya berkali-kali ke Thailand Selatan dan pernah ketemu Nur Misuari di Filipina. Saya bilang, Anda ini mau beragama atau mau jadi kepala negara.
Apa rekomendasi Anda pada penyelenggara dalam pemeliharaan toleransi agama?
Pertama, secara ideal kembali pada Pancasila. Bahaya laten yang mengancam Pancasila itu saat ini ada tiga: neoliberal, neo-ateisme, dan neo-Kartosuwiryo (pendukung negara Islam). Tarikan tiga sudut itu tidak akan pernah berhenti, lalu saling memanfaatkan. Kedua, pemerintah segera menyusun konsep tentang visi HAM. Apakah humanisme seperti pandangan Ghandi, my nationality is humanity, atau westernisme, ukurannya dari Barat semua, atau Indonesianisme.
HAM harus menopang kreativitas dalam mengangkat ideologi, nilai, norma, hukum, dan kepentingan Indonesia. Kalau tidak, HAM akan menjadi monster yang membongkar tata nilai, tata budaya, dan tata hukum Indonesia. Ketiga, kalau menghadapi kebenaran dan kezaliman, yang tegas saja. Kalau ragu-ragu, akhirnya rusak semua.
Profil:
Nama : Ahmad Hasyim Muzadi
Tempat & tanggal lahir : Bangilan, Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1944
Ayah & Ibu : H. Muzadi & Hj. Rumyati
Istri : Hj. Muthomimah
Anak : Enam putra dan putri
Jabatan :
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang, Jawa Timur dan Depok, Jawa Barat Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1999-2009 Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2004 Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP (1984-1987)
Pendidikan:
Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006) Sarjana IAIN Malang (1964-1969) Pondok Pesantren Sarang, Lasem, Jawa Tengah (1963) Pondok Pesantren Senori, Tuban, Jawa Timur (1963) Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1956-1962) SD - SMP di Tuban, Jawa Timur (1950-1956)
