Pamor Islam Politik Pasca Revolusi Arab

Oleh Fahmi Salim, MA.

Aksi protes jalanan rakyat Arab terhadap kediktatoran para pemimpinnya pada ‘musim semi’ lalu telah sukses menumbangkan tokoh-tokoh politisi gaek seperti Zinel Abidin ben Ali, Hosni Mobarak, dan Kolonel Moammar Qaddafy. Nasib tragis menimpa Ben Ali yang kini dalam suaka politik di Arab Saudi. Hosni Mobarak pun telah jadi pesakitan karena tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM selama aksi protes berlangsung. Nasib Qaddafy lebih tragis, ia ditangkap dan ditembak mati oleh rakyatnya sendiri di Sirte, kota kelahirannya.

Setelah lebih dari 8 bulan silam badai revolusi rakyat menyapu dan menggulung para pemimpin Arab dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah sejak Februari lalu, kini rakyat mulai memasuki titik krusial dalam proses transisi demokrasi di dunia Arab. Proses transisi politik di Mesir, Tunisia dan Libya pada ‘musim dingin’ kali ini perlahan tapi pasti mulai melahirkan realitas politik baru di kawasan Arab (Al-Wathan Al-‘Arabi).

Kemenangan besar Partai Ennahda pimpinan Rachid Ghannoushi yang berbasis Islam di pemilu Tunisia, berhasil meraup 42 % suara sah dan mendudukkan kadernya di 90 dari 217 kursi Majelis Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru Tunisia pasca Ben Ali. Tak lama berselang, diumumkannya Syariah Islam sebagai rujukan utama hukum di Libya pasca Qaddafy oleh Ketua Dewan Transisi Nasional (NTC) Mostafa Abdul Jalil. Dan terbaru, prediksi kemenangan faksi Ikhwanul Muslimin di Mesir pada pemilu 27 November ini, semakin menguatkan pamor Islam politik di Negara-negara Arab yang disapu revolusi.

Intinya, sejauh ini kelompok Islamis lah yang meraih keuntungan politik dari tumbangnya rezim-rezim tiran di kawasan Arab. Tak kurang, harian The Washington Times dalam editorialnya pada 25/11 menurunkan judul “From Arab Springs to Islamist Winter” untuk mengulas fenomena itu.

Pamor Islamisme Politik

Realitas politik Arab selama beberapa dekade terakhir mungkin memberi indikasi bahwa rakyat di kawasan Arab (Al-Wathan Al-Arabi) lebih memilih orientasi sekulerisme ketimbang Islam di kancah politik. Namun pengamatan sekilas itu salah besar. Sebab ideologi Islam telah menyebar dan mengakar kuat di sebagian besar lapisan rakyat Arab-Muslim, meski rejim-rejim politik yang berkuasa tampak sekuler dan pro-Barat.

Organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir adalah cikal bakal dan induk gerakan-gerakan Islamisme politik di kawasan Arab. Karenanya, sejak awal organisasi Ikhwanul Muslimin sangat aktif mendirikan cabang-cabang di negara-negara Arab. Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di luar Mesir, antara lain di Suriah (berdiri sejak 1935); di Palestina (sejak 1946); Yordania (sejak 1953); serta di Irak dan Sudan.

Meskipun pihak pemerintah atau kerajaan di negara-negara itu menyatakan Ikhwanul Muslimin illegal, tetapi mereka tidak mampu menghentikan gerak dan pengaruhnya. Semakin hari, keberhasilan dan popularitas Ikhwanul Muslimin makin meluas. Bahkan, masyarakat kecil merasakan dampak positif dari organisasi ini, utamanya di bidang sosial dan pendidikan di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit mereka. Di Mesir sendiri, organisasi ini menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan. Ensiklopedi Dunia Islam Modern (Ed. John L. Esposito) menyebutkan, mulai mahasiswa, guru besar, dokter, pengacara, hingga kaum profesional bergabung dengan Ikhwanul Muslimin.

Popularitas faksi Islam politik di kawasan Arab didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah soliditas basis ideologi yang dikombinasi pengorganisasian dan wacana modern. Secara politis, Ikhwanul Muslimin, yang didirikan di Mesir tahun 1928 oleh cendekiawan Hassan al-Banna, telah menjadi gerakan Islami paling berpengaruh di dunia Arab. Mereka tetap berpegang pada moto ”Allah adalah tujuan kami/Nabi Muhammad pemimpin kami/ Quran adalah hukum kami”, dan slogan “Islam adalah Solusi”, suatu basis ideologi yang oleh mereka tak bisa ditawar.

Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk menerima demokrasi, konsep nation-state, pengakuan hak-hak wanita dan perlindungan bagi kaum minoritas non-muslim. Ikhwanul juga cerdik bermanuver politik yang mengundang respon positif dari kalangan dalam dan luar negeri. Misalnya, Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik IM, telah mengangkat tokoh Koptik Mesir, Rafiq Habib, sebagai wakil ketua umum partai tersebut, untuk menunjukkan partai itu bersifat terbuka, bukan untuk muslim saja.

Kedua, sikap keras dan penindasan rejim-rejim Arab terhadap mereka selama puluhan tahun akhirnya menarik simpati dari masyarakat luas. Sempat ditekan keras sampai gerakan rakyat menggulingkan Presiden Zine el Abidine Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mubarak di Mesir, Ikhwanul kini justru muncul sebagai pemain kunci dalam realitas politik baru pasca revolusi.

Rachid Gannoushi, tokoh sentral Partai Ennahda di Tunisia, hidup 22 tahun di London tempat pengasingannya akibat tindakan represi rejim Ben Ali. Ia baru kembali ke Tunisia, sepekan setelah Ben Ali tumbang, dan langsung menjadi ikon perlawanan terhadap rejim yang korup dan despotik. Simpati besar dari rakyat itulah yang mengantarkan Ennahda sebagai pemenang pemilu. Apalagi di tengah lemahnya konsolidasi dan tak terorganisirnya faksi-faksi liberal di Tunisia dan Mesir menjadikan kubu Islamis meraih dukungan besar.

Ketiga, keberhasilan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki pimpinan Erdogan yang berorientasi Islam untuk ketiga kalinya memenangi pemilu 2011 dengan signifikan, juga turut mendongkrak popularitas Islam politik di kawasan Arab. Terlebih Turki di bawah kendali AKP sukses pula secara ekonomi meningkatkan GDP dan perkapitanya dalam 10 tahun terakhir, sehingga dengan surplus ekonomi itu Turki lebih leluasa bermanuver keluar untuk mempengaruhi publik Arab saat revolusi meletus di dunia Arab. AKP yang modern dan progresif, serta tidak anti-Barat memainkan peran politik yang signifikan untuk meyakinkan publik Arab bahwa jika kubu Islamis berkuasa pasca transisi demokrasi, maka model Turki itulah yang cocok diterapkan di kawasan tersebut.

Sebelum revolusi Arab, saat FIS yang memenangi pemilu Aljazair tepat dua dekade lalu (1991)  dibatalkan oleh militer yang direstui Barat dan Hamas menang mayoritas pemilu Palestina pada 2006 hingga dikucilkan Israel dan Barat, itu semua mungkin terjadi. Namun naiknya pamor Islam politik pasca revolusi Arab adalah realitas politik baru hasil transisi demokrasi yang harus diterima AS dan sekutunya. Kini, AS dan Barat sebagai patron Israel yang mengontrol kawasan Arab, mau tak mau harus membuka komunikasi dan dialog dengan Ikhwanul di Mesir sebagai episentrum gerakan Islam politik seiring gelombang revolusi saat ini, seperti rekomendasi kajian Kemlu AS, Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres, dan Dewan Keamanan Nasional AS. Sejauh mana dialog itu berjalan konstruktif dan positif untuk kepentingan kawasan yang stabil, makmur dan demokratis, dan apa dampaknya bagi upaya resolusi konflik Arab-Israel dalam jangka panjang dan pendek? Perjalanan waktu lah yang akan membuktikannya.

*Penulis adalah Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dan Pengamat Pemikiran dan Politik Timur Tengah.