Harapan Ulama DKI untuk Calon Gubernur

Pemetaan Problematika Muslim, Potensi dan Solusinya Bagi Gubernur DKI Terpilih

Dibutuhkan pemimpin DKI yang komitmen berantas maksiat/kemunkaran dan aliran sesat

Selasa, 10 Juli 2012
Oleh: H. Fahmi Salim, M.A
SENIN kemarin saya mengisi acara talkshow dan dialog pilgub DKI yang dihelat oleh SALAM UI di Perpustakaan Pusat UI Depok dengan tema “Quo Vadis Muslim Ibukota?”. Besok, 11 Juli 2012, warga Jakarta akan segera memilih pemimpin brunya. Entah itu pemimpin yang baru dalam arti wajah baru dengan programnya atau wajah yang lama (incumbent) dengan semangat baru. Kita tetap berdoa semoga Pemilukada DKI berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin 'baru' yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi warga Jakarta.

Tulisan singkat berikut ini hanya berupa catatan harapan dan beberapa pokok pikiran ulama DKI yang sempat saya rekam dan saya catat. Secara pribadi, saya tidak berani menyebut diri ini ulama. Jadi  ini hanyalah  pokok-pokok pikiran aspirasi para ulama tentang harapannya terhadap pemimpin DKI yang telah saya rekam.

Fakta Jakarta

Seperti diketahui, Jakarta adalah Ibukota negara, yang juga barometer pembangunan nasional. Selain itu, di tempat ini ada banyak agama (multi agama), etnis dan kultur.
Jakarta juga memiliki tingkat disparitas ekonomi yang sangat tinggi. Dari rakyat kecil kumuh sampai elit politik dan ekonomi semua tinggal di Jakarta.

Ketika bicara warga Jakarta, maka fokus kita adalah warga kelas dua ke bawah, menengah ke bawah. Sebab kelompok ekonomi mapan mereka lebih pragmatis dan tidak terlalu peduli dengan urusan sehari-hari warga Jakarta. Mereka terdiri dari warga asli Jakarta suku Betawi dan warga urban yang mencari peruntungan dan nafkah di Jakarta. Warga Betawi dan urban yang terdiri dari dua segmen; mapan dan kurang mapan.

Potensi Muslim 

Di Jakarta, juga banyak tinggal kaum Muslim yang kritis, well uducated. Banyak ulama, kaum intelektual, pebisnis, penulis, dan mereka yang berperan sebagai agen-agen social of change.
Ormas-ormas Islam, bahkan menempatkan kantor pusatnya di Jakarta. Banyak kegiatan agama dan kajian-jakian mulai dari kitab kuning hingga kajian modern ada di Jakarta.

Problematika Muslim Ibukota:
Kualitas pembangunan manusia seringkali memakai indikator fisik materil, mengabaikan kualitas religiusitas dan spiritualitas moralitas warga. Padahal faktor inilah yang kendalikan dan tentukan manfaat mudarat capaian fisik materil.

Pembangunan fisik Jakarta mungkin paling maju di Indonesia tapi itu tidaklah menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan warganya.

Sudah banyak paradigma material dalam pembangunan Jakarta, sebagian sudah berhasil dan yang lainnya belum berhasil terus menerus diminimalkan dampak negatifnya. Namun, para ulama DKI Jakarta memandang penting paradigma pembangunan yang seimbang dan kokoh dalam aspek moral, spiritual dan material.
Para ulama menamakannya, “Pembangunan Moril Materil dengan Indikator Bersih, Manusiawi dan Relijius” .

Maksunya Jakarta BERSIH, dari sampah, pungli, pemukiman kumuh, korupsi, maksiat, premanisme, tawuran, kriminalitas, birokratisasi, kemacetan, narkoba, banjir, limbah industri, bantaran kali ciliwung dan in-efesiensi anggaran. Semua penyakit sosial dan lingkungan hidup ada di Jakarta. Juga Aliran sesat harus bersih dari Jakarta, sebagai bentuk perlindungan akidah umat Islam.

Dengan paradigma ini para ulama berharap agar gubernur terpilih nanti  dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota paling nyaman, aman dan kondusif bagi investasi di Asean dan Asia.

Jakarta harus juga MANUSIAWI dengan beberapa hal;
Pertama, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pendekatan sosial agama dan tokoh agama dan masyarakat, membangun solidaritas sosial, relokasi pemukiman di bantaran ciliwung, memasalkan rusunawa u masyarkat miskin/tidak mampu nb: selama ini rusun atau apartemen bersubsisdi diisi oleh ekonomi menengah dengan parkir mobil berderet dan ber-AC artinya tidak tepat sasaran..
Kedua, revitalisasi sarana transportasi yang aman dan nyaman, selain memaksimalkan busway dan MRT, Pemda harus meremajakan moda angkutan massal kota yang sudah mulai rongsok, bau dan penuh dengan polusi udara.
Ketiga, lingkungan hidup yang nyaman, asri dan hijau, sehat buat warga dan merawat maksimal serta menambah fasilitas dan sarana olahraga.
Keempat, pengendalian pasar modern dan mall, maksimalkan fungsi dan peran pasar rakyat tradisional.
Kelima, memelihara kohesi sosial, ketertiban, keamanan dan keharmonisan antar seluruh pemeluk agama, etnis, budaya bersama semua stakeholders-nya.

Keenam, memberikan jaminan sosial dan rehabilitasi bagi masyarakat marjinal seperti anak jalanan, pengemis, dan tunawisma.
Ketujuh, menerbitkan perda-perda yang mewujudkan ketahanan sosial ekonomi dan melindungi generasi masa depan warga seperti; larangan miras (Miras), prostitusi dan perjudian. Ini dalam rangka mewujudkan maqashid syariah yang melindungi pilar-pilar kemanusiaan warga DKI.

Selain itu, Jakarta juga harus RELIJIUS dengan beberapa hal;
Pertama, memperhatikan kondisi dan memberdayakan masjid dan musholla ibukota. Pemda wajib menjamin agar pengusaha pasar, mall, bisnis properti dan perkantoran di seluruh Jakarta menyediakan sarana rumah ibadah yang nyaman, bersih dan representatif
Kedua, memberikan tunjangan operasional bagi masjid, musholla, dan remaja masjid utk mendukung revitalisasi nilai etis keagamaan sbg basis penguatan character building.
Ketiga, menggalakkan dan meningkatkan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, dg menciptakan sentra-sentra ekonomi umat berbasis masjid dan komunitas serta mengawasi pelaksanaannya.
Keempat, memberikan fasilitas dan kenyamanan yang maksimal bagi para jamaah haji asal DKI Jakarta yang kelas reguler dengan subsidi anggaran sejak proses pelayanan, pengurusan, proses keberangkatan, manasik, pemondokan, katering hingga kepulangan dari tanah suci.
Kelima, mengarahkan warga DKI yang berniat ibadah haji dan travel haji-umroh yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta utk membayar ONH di bank-bank syariah sbg bentuk keberpihakan memajukan ekonomi dan perbankan syariah.
Keenam, meningkatkan fungsi dan fasilitas Jakarta Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam dan Islamic Learning Center, pengembangan pusdiklat dakwah praksis sosial.
Ketujuh, membuat dan menganggarkan TV Islam komunitas DKI spt JakTV bekerjasama dg swasta nasional.
Kedelapan, mencanangkan dan mewujudkan DKI Jakarta sebagai Ibukota Kebudayaan dan Pemikiran Islam di Asean dan level OKI (Rabithah Alam Islami).

Karenanya, para ulama DKI merekomendasikan enam kreteria kepemimpinan calon pemimpin DKI sebagai berikut;
Pertama, kepemimpinan yang soleh dan amanah
Kedua, kepemimpinan yang peduli dan mengayomi
Ketiga, kepemimpinan yang tegas dan bijak
Keempat, kepemimpinan yang solidarity maker
Kelima, penerapan good governance, bebas pungli dan korupsi di semua level birokrasi
Keenam, kepemimpinan yang komitmen memberantas maksiat dan kemunkaran, serta aliran sesat dan bimbingan kepada para pengikutnya. Allahu Almuwaffiq ila Aqwami Thariq.*
Penulis adalah Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, serta Komisi Pengkajian di MUI Pusat